LLDIKTI Wilayah XIII

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PENGERTIAN GRATIFIKASI

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

KATEGORI GRATIFIKASI

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019, gratifikasi kepada pegawai atau penyelenggaraan negara dikategorikan menjadi:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan

Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan gratifikasi dalam rangka:

1. mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
2. kunjungan dinas; dan
3. proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai.

2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:

1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
2. pemberian hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk uang paling banyak senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberi per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
6. pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum;
7. pemberian atas prestasi akademis atau nonakademis diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
8. pemberian keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
9. pemberian manfaat bagi seluruh peserta koperasi berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
10. pemberian seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum termasuk bentuk perangkat promosi lembaga berlogi instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum;
11. penerima hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. perolehan dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi; dan
13. pemberian hadiah langsung/undian, rabat, voucer, atau hadiah poin, atau suvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak terkait kedinasan.

SK Tim RB

SK Tim ZI

SK Tim Monev RB

SK Tim Monev ZI

SK Role Model

SK Agen Perubahan